Diskusi yang melibatkan pembicara dari Conservation International Sustainable Landscape Partnership (CI SLP) dan Yayasan Ekonomi Lestari, dimaksudkan untuk memberikan dan menrima masukan terhadap isu fisik alami dan ekosistem serta mengkaji lebih dalam dampak RTRW Kab. Taput ke depan.
Diskusi dibuka Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Parsaoran Hutagalung dengan membacakan sambutan Bupati Taput, Dalam Sambutannya Bupati mengatakan "kegiatan ini merupakan kajian mendalam dampak RTRW terhadap isu fisik alami dan ekosistem yang didapat pada proses pelingkupan yang sudah dijaring dan sangat diharapkan masukan dari para pemangku kepentingan yang relevan untuk terlibat dalam pelaksanaan KLHS RTRW Kab. Taput."
"Hasil dari pertemuan ini nantinya akan menghasilkan daftar/list dampak rencana tata ruang wilayah Kab. Taput terhadap isu fisik alami dan ekosistem yang disepakati bersama yang akan dihadapi oleh Kab. Taput pada masa akan datang dan akan dituangkan dalam dokumen KLHS. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan" kata Bupati.
Asisten Drs. Parsaoran Hutagalung menyampaikan contoh nyata ketidakseimbangan ekosistem , dimana beberapa tahun lalu petani mengalami kesulitan dalam menghadapi hama tikus sehingga panen sangat turun drastis hal ini terjadi karena masyarakat banyak yang memburu ular yang menjadi predator tikus. Contoh lainnya, monyet yang sekarang berada dekat dengan perkampungan dikarenakan hutan-hutan yang menjadi tempat tinggal mereka diganggu oleh masyarakat. Sekarang monyet tersebut yang kita anggap menjadi pengganggu.
Fisik alami dari komponen lingkungan hidup dari kajian diskusi adalah menurunnya kualitas dan kuantitas air serta besarnya area lahan kritis sedangkan ekosistem sebagai komponen lingkungan hidup yang menjadi bahan kajian adalah degradasi kawasan dan ekosistem hutan, penurunan ekosistem Danau Toba dan kerusakan keanekaragaman hayati.
Agus Sinaga dari Bappeda dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam proses dan metodologi pelingkupan Pokja melakukan pra pelingkupan dengan fasilitasi Tim Konsultan untuk mengidentifikasi isu strategis dan mengumpulkan baseline data, melakukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait.
Tujuan RTRW Kab. Taput dalam membuat rencana tata ruang yang berbasis pertanian dan agroindustri yang didukung oleh sektor pariwisata, pertambangan dan energi, produktif, efisien, aman dan menyenangkan serta mengutamakan pentingnya pengembangan wilayah yang adil, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan dan Strategi RTRW Taput adalah :
- Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah pengembangan
- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan resiko bencana alam
- Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
Sementara Riswan dari Yayasan Ekosistem Lestari dalam pemaparan tentang contoh-contoh dampak RTRW yang berhubungan dengan fisik alami dan Ekosistem mengangkat Hutan Batang Toru, Harta karun Tapanuli, yang menjangkau Kab. Taput, Tapsel dan Tapteng sebagai kawasan penting yang dilindungi.
Air dari hutan Batang Toru penting untuk Industri (geothermal/tambang), PLTA, pertanian lahan basah, perkebunan dan rumah tangga. Misalnya sawah luas di lembah Sarulla di Taput airnya dari hutan Batang Toru, Air dari hutan Batang Toru menggerakkan PLTA Sipansihaporas.
Sementara Ancaman terhadap Batang Toru berasal dari HPH PT. Teluk Nauli dimana Akses yang dibuka (Luas Areal di Batang Toru 30.500 ha, jalan logging 33 km dalam blok hutan Batang Toru) menyebabkan pembukaan lahan yang tidak terkontrol dan pembalakan liar.
Undangan yang hadir dalam diskusi ini berasal dari Kecamatan Parmonangan, Pahae Jae, Simangumban, Pagaran, Pahae Julu, Tarutung, LSM Lokal Aman Tano Batak dan PT. TPL.
Photo Liputan :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar