Pemkab Taput Selenggarakan Konsultasi Publik Rencana RKPD 2014

Senin 11 Maret 2013 bertempat di Sopo Partukkoan Taurutung Pemerintah Kabuaten Tapanuli Utara selenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tapanuli Utara Tahun 2014.

Kepala Bappeda Tapanuli Utara Osmar Silalahi, SE dalam laporan menyebutkan, bahwa tujuan diselenggarakannya konsultasi publik ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) pada tahap perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 dengan titik berat pada aspek teknokratis, dan sebagai tindak lanjut darikegiatan ini diharapkan agar setiap SKPD dapat menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) mSKPD masing-masing.

Adapun yang menjadi peserta Konsultasi publik ini masing-masing :

1. DPRD Kabupaten Tapanui Utara;
2. Kepala badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Pimpinan instansi vertikal;
5. Pimpinan Perbankan;
6. Unsur Perguruan Tinggi;
7. Perusda Pertanian dan PDAM;
8. Asosiasi-asosiasi profesi;
9. Tokoh masyarakat;
10. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Wakil Bupati Tapanuli Utara Drs. Bangkit Silaban, Msi dalam arahan menyampaikan, bahwa :

Permasalahan dan tantangan yang akan dijawab dalam forum konsultasi ini meliputi :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sebagai akibat dari pengaruh krisis ekonomi global yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat 
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komperatif , oleh karena itu perlu mengembangkan produk-produk unggulan daerah yang memiliki prospek pasar, baik Regional maupan Internasional
3. Belum terpenuhinya secara optimal kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu terhadap layanan Kesehatan, Pendidkan, Air bersih, dan Listrik
4. Perlunya Infrastruktur jalan, Jembatan, Irigasi, dan Pelabuhan yang memadai dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya ekonomi perdesaan
5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama angkatan kerja produtif
6. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana
7. Pemanfaatan tata kelola Pemerintahan yakni Reformasi, Birokrasi dan Peningkatan pelayan publik

Sementara itu yang menjadi program prioritas pembangunan adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur perkotaan/pedesaan, sentra-sentra produksi, pengelolaan energi dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah
2. Merevitalisasi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Memelihara ketahanan pangan
3. Peningkatan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan
4. Menjaga sektor rill melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya  petani, pelaku ekonomi, UMKMK yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, dn upaya menghadapi dampak krisis ekonomi global yang mungkin akan berdampak ke daerah
5. Mengurangi resiko bencana dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 
6. Meningkatkan iklim investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 
7. Meningkatkan kerja sama lintas wilayah, baik dengan pemerintah (antar Daerah) maupan dengan pihak Swasta
8. Mendorong partisipasi masyarkat dalam pembangunan melalui budaya gotong royong.

Photo liputan :

x