 |
| Ass Pemerintahan Ulosi Tim Pwnilai WTN |
Mengambil tempat di Aula Kantor Bupati Taput, Tim Penilai Wahana Tata Nugraha Kementerian Perhubungan RI dihadapan Bupati dan Forkompinda serta pimpinan SKPD ekspose pelaksanaan penilaian oleh Tim selama di Tarutung.
Diawal pertemuan, Bupati Taput Nikson Nababan diwakili Asisten Pemerintahan Drs. H.P. Marpaung menyampaikan, dengan diikutsertakannya kota Tarutung - Taput sebagai salah satu kota yang dinilai dalam layanan publik bidang transportasi darat akan membawa Taput kearah kebijakan yang lebih baik ke depan. Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan kenyamanan dalam berlalu lintas dengan berbagai kurang dan lebih yang masih melekat didalamnya.
Bupati menegaskan, bahwa "meraih penghargaan WTN bukan sasaran pokok melainkan momen penilaian WTN ini dijadikan sebagai sarana introspeksi dan meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Disadari bahwa beberapa sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas saat ini sedang dalam proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015, oleh karenanya pasti didapati beberapa item penilaian yang tidak mencapai nilai maksimal".
Bupati menegaskan, bahwa "meraih penghargaan WTN bukan sasaran pokok melainkan momen penilaian WTN ini dijadikan sebagai sarana introspeksi dan meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Disadari bahwa beberapa sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas saat ini sedang dalam proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015, oleh karenanya pasti didapati beberapa item penilaian yang tidak mencapai nilai maksimal".
Tim Penilai WTN Kemenhub dari Panitia Tingkat Nasional Ir. Rusli Rahim, M.Si, Rizki Wijaya, MSIT dan Irmansyah Asta Putra, MMTr, Panitia Tingkat propinsi Zulham dan Ir. Panut diawal paparan menginformasikan, tim melaksanakan tugas investigasi di Tarutung pada 1 Juni 2015 sore hingga 2 Juni 2015 dengan menyusuri berbagai fasilitas lalu lintas diantaranya meninjau Terminal Madya Tarutung, unit Pengujian Kenderaan Bermotor, sarana prasarana jalan baik jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten serta fasilitas bagi pejalan kaki (trotoar).
Menanggapi harapan Wakil Ketua DPRD Taput Fatimah Hutabarat dalam sesi tanya jawab agar Pemerintah dapat menyediakan sarana mobil derek sehingga kenderaan yang mengalami kendala di jalan di wilayah Taput dapat direspon dengan lebih cepat, Tim WTN menyarankan apabila Pemerintah belum memilikinya atau belum sanggup menyediakannya agar dijalin kerjasama dengan pihak ketiga khususnya badan usaha, dimana dana CSR badan usaha dapat dimanfaatkan untuk itu.
Hadir dalam pertemuan ini unsur Forkompinda Taput diantaranya mewakili Kapolres, mewakili Kajari, mewakili Dandim, Wakil ketua dan Anggota DPRD Taput, Pimpinan SKPD, Direktur PDAM Mual Natio.
Ekspose Penilaian Tim
Photo liputan :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar