"Bersama Membangun dan Mewujudkan Bona Pasogit Tapanuli Utara yang Sejahtera";
Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Wisata

Kamis, 18 Juni 2015

Bupati Taput Terima Kunjungan Kerja Dewan Ketahanan Nasional RI

Rabu, 17 Juni 2015.  Bertempat diruang kerja kantor Bupati Tapanuli Utara, Bupati menerima kunjungan kerja (kunker) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Republik Indonesia yang dipimpim Mayjend TNI DR. Drs Tahan Lumbantoruan, MM, D.SS.
Bupati Taput Drs. Nikson Nababan dalam sambutannya menyatakan sangat gembira dengan kedatangan tim Wantanas RI tersebut ke Kabupaten Tapanuli Utara dengan harapan tim tersebut memberikan langsung informasi serta masukan kepada Presiden terkait kondisi pembangunan masyarakat bonapasogit. Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Taput saat ini fokus melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penyediaan sarana serta mutu pendidikan berkualitas untuk menghasilkan SDM berkulaitas, pembangunan pertanian untuk menjadi lumbung pangan serta program-program pembangunan masyarakat lainnya.

Kami menyadari sesuai nawacita presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan bangsa, infrastruktur menjadi instrument penting yang memang harus dibangun. Untuk itu kami akan membangun infrastruktur jalan hotmix dan saluran irigasi pertanian.  Saat ini juga rakyat Tapanuli merasa tersakiti dan bingung atas pernyataan direktur AP II tentang ketidaklayakan bandara Silangit sebagai bandara internasional serta mengembalikannya ke Kemenhub, padahal bandara tersebut sangat vital bagi daerah di kawasan Danau Toba seperti Taput, Tobasa, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir dan Simalungun sebagai akses tranportasi jalur udara yang tentunya mendukung perkembangan ekonomi kawsan.  Hal itu juga mengganggu pesiapan daerah-daerah di kawasan Danau Toba dalam menyambut peresmian Geopark Kaldera Toba yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.  Padahal sesuai hasil penelitian dari tim ahli ITB, bandara Silangit sangat layak dikembangkan menjadi bandara internasional, hal itu menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat Tapanuli“, ungkapnya.

Bupati juga mengeluhkan hutan yang dimanfaatkan oleh Sarulla Operation Limited (SOL) yang berada di Pahae yang status kepemilikannya berada di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu), yang artinya dana bagi hasil perusahaan tersebut hanya dinikmati Pempropsu saja, dan tentunya menghalangi upaya Pemkab untuk menggenjot PAD dari sektor tersebut.  “Kami berharap tim dewan ketahanan nasional memfasilitasi ke Bapak Presiden agar status kepemilikan hutan tersebut dikembalikan ke Pemkab Taput”, harapnya.

Pembangunan Universitas Negeri juga menjadi prioritas utama pemkab Taput saat ini’, kata Bupati.  Kami sadar untuk menciptakan SDM berkualitas, pendidikan menjadi instrument penting.  Hampir 60 ribu generasi muda yang ada di kawasan Tapanuli melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di luar daerah. Hal ini bisa menjadi peluang pengembangan perekonomian masyarakat karena akan banyak terjadi perputaran uang bila berdiri sebuah Universitas Negeri di kawasan Tapanuli”, ungkap Bupati Nikson.

Kami berharap melalui rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional, isu-isu penting tersebut disamping isu lainnya, menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian lebih besar lagi kepada masyarakat dikawasan Tapanuli”, ujar Bupati.

Sementara itu Ketua Tim Wantanas RI Mayjend TNI DR. Drs Tahan Lumbantoruan, MM, D.SS. menjelaskan bahwa tujuan kehadiran tim tersebut untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat serta situasi pembangunan di Taput untuk menjadi bahan rekomendasi kepada presiden terkait percepatan pembangunan masyarakat sesuai nawacita yang telah ditetapkan.  “Tim butuh data valid dari pemkab Taput sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada presiden dan berharap realisasi percepatan pembangunan di daerah ini segera terealisasi”, ujar Mayjend Tahan Lumbantoruan.

Secara khusus terkait situasi Bandara Silangit yang akan dikembalikan pihak AP II kepada Kemenhub, Mayjend Tahan Lumbantoruan mengutarakan prihatin dan mendukung upaya pemkab untuk menyalurkan aspirasi terkait situasi bandara tersebut ke Pemerintah Pusat. “Setelah mendengar informasi langsung dari Bupati Taput, sebagai putra Tapanuli saya tidak setuju dengan pernyataan Direktur AP II tersebut serta turut mendesak dan mendorong percepatan pembangunan bandara Silangit menjadi bandara Internasional”,ungkapnya.

Turut dalam rombongan tim Dewan Ketahanan Nasional tersbut Brigjen TNI Agus Suharto, S.Ip, MM, Wayan Nuriada, SH, MH dan Maulana, SH, MH.  Sementara mendampingi Bupati Taput, turut Sekdakab Taput Edward Tampubolon, SE, Kadis Perindagtam Alkari Purba, Kabag Pemerintahan Dharma Nababan, dan Pimpinan SKPD lainnya.

Photo liputan :




Tidak ada komentar: